Keterlibatan kurator asing dalam seni rupa adalah hal yang problematik. Pada satu sisi, hadirnya kurator asing seolah hendak menegakkan visi artistik dan menyeret seni rupa pada ranah global. Namun, di sisi lain, bagi sebagian besar perupa di Bali, kehadiran kurator asing dapat memicu terkikisnya heterogenitas. Pameran Refleksi Seni ‘98 yang diselenggarakan oleh salah satu galeri menjadi bukti kegigihan sejumlah perupa Bali menolak keterlibatan kurator asing. Bukan tanpa alasan, kehadiran kurator asing di Bali salah satunya adalah karena tidak ada infrastruktur penunjang seperti lembaga kritik dan kurator yang mampu memformulasikan setiap perkembangan komunitas seni rupa. Konsekuensinya, pemilik galeri, museum, dan sebagian perupa memilih jalan pintas dengan melibatkan kurator asing. 

Ketika kehadiran kurator asing ditolak oleh sebagian besar perupa di Bali, sejumlah pemilik galeri seni justru berdalih dengan menggunakan spirit universalisme. Menurut mereka, seniman termasuk warga dunia yang sah melibatkan siapa pun. Semangat seperti ini sebenarnya pernah menggejala di Indonesia pada tahun 30-an yang menjadi penanda awal sejarah seni rupa dengan berpijak pada modernisme ala Barat. Bahkan, para penolak kurator asing, disebut oleh salah satu pemilik galeri sebagai ultra-nasionalis dan anti-Barat. 

Aant S. Kawisar menyampaikan bahwa ia bersama para pelukis seperti Nyoman Brawan, Frans Nadjira, dan Wayan Sika mendesak untuk segera mendirikan lembaga kritik dan kurator. Keberadaan lembaga kritik dan kurator akan membantu komunitas seni rupa di Bali mempertahankan serta menghadirkan heterogenitas di tengah wacana globalisme yang menghendaki penyeragaman. 

Bagi sebagian besar perupa di Bali, alasan paling mendasar menolak keterlibatan kurator asing ialah kekhawatiran tidak menjadi penentu atau subjek dalam setiap perkembangan komunitasnya sendiri. Sebab, bukan tidak mungkin suatu saat kurator asing akan mendikte para perupa di Bali sehingga terjadi penyeragaman standar yang bersifat global. (AN).