Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merupakan organisasi jaringan kerja Masyarakat Adat dari berbagai wilayah di Nusantara sebagai upaya mengembalikan martabat dan kedaulatannya di tengah arus perubahan zaman yang terjadi. Kerja-kerja AMAN meliputi pendampingan, penelitian dan usulan-usulan kebijakan untuk mendorong tiga perjuangan: berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Sistem keanggotaan AMAN meliputi masyarakat adat, akademisi, aktivis gerakan sosial, dan siapa saja memiliki komitmen besar terhadap isu-isu terkait Masyarakat Adat. 

AMAN terbentuk atas dasar keprihatinan struktural dan kultural terhadap Masyarakat Adat. Bertolak dari pertengahan 1980 an, ketika kalangan aktivis gerakan sosial dan akademisi melancarkan penolakan terhadap kebijakan rezim pembangunan yang mengancam posisi dan eksistensi, dan kemudian berujung pada kesepakatan membentuk platform gerakan bernama Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) pada tahun 1993 di Toraja-Sulawesi. Pembentukan jaringan sekaligus menjadi respon menguatnya gerakan Masyarakat Adat di tingkat global. Selain itu, JAPHAMA membuahkan kesepakatan mengenai kontekstualisasi konsep indigenous people sebagai Masyarakat Adat sebagai perlawanan terhadap stereotip negatif yang dilekatkan padanya, misalnya suku terasing, masyarakat perambah hutan, peladang liar, primitif, penghambat pembangunan dan sebagainya. 

Secara formal AMAN berdiri setelah reformasi yakni pada tanggal 17 Maret 1999 di Jakarta. Kemudian disusul atas terbitnya Akta Notaris no. 26, H. Abu Yusuf, SH dan Akta Pendirian tanggal 24 April 2001. Dan diperbaharui melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000340.AH.01.08 Tahun 2017 melalui Akta Notaris & PPAT No. 2, Ellyza SH., M.Kn dengan nomor NPWP 02.072.633.7-015.000.